Masa Pemerintahan Republik Bataaf; Herman Willem Daendels dan Jan Willem Janssens

Masa Pemerintahan Republik Bataaf; Herman Willem Daendels dan Jan Willem Jansen

Gambar. Herman Willem Daendels

Pada tahun 1795 terjadi perubahan politik di negeri Belanda. Kelompok yang mengatasnamakan kaum Patriot sangat terilhami dari semboyan Revolusi Prancis yaitu, liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan) dan fraternite (persaudaraan).

Berdasarkan ide Revolusi Prancis golongan patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan itu pada awal tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu wilayah kerajaan Belanda. Raja Willem van Oranye (Raja Willem V) melarikan diri ke Inggris. Belanda berhasil dikuasai oleh Prancis.

Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Negara Prancis yang diberi nama dengan Republik Bataaf. Republik Bataaf ini serupa dengan negara Vassal Prancis, yang dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte.

Sementara, raja Willem van Oranye oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Di Kota Kew itulah raja Willem V mengeluarkan surat yang isinya suatu perintah kepada para penguasa di tanah jajahan Belanda untuk menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis.

Pihak Inggris bergerak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia Belanda seperti wilayah Padang pada tahun 1795, kemudian Ambon dan banda pada tahun 1796. Pihak Inggris juga memperkuat armada untuk memblokade Batavia.

Pihak Prancis dan Republik Bataaf tidak ketinggalan untuk mengambil alih bekas kekuasaan VOC di Nusantara. Republik Bataaf merupakan negara vassal dari Prancis sehingga kebijakan-kebijakan Republik Bataaf masih dipengaruhi oleh Prancis.

Prancis yang saat itu terlibat perang dengan Inggris. Untuk menghadapi itu Republik Bataaf harus membutuhkan pemimpin yang kuat untuk melindungi pulau Jawa dari serangan Inggris. Maka ditunjuklah seorang dari golongan patriotik untuk berkuasa di Hindia Belanda, yakni Herman Williem Daendels.

Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808 - 1811)

Masa pemerintahan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda berlangsung dari tahun 1808 hingga 1811. Herman Willem Daendels tercatat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke 36. Tugas utamanya ialah mempertahankan pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris.

Untuk itu Herman Daendels mengambil kebijakan memperkuat pertahanan dan birokrasi pemerintahan. Berikut ini kebijakan-kebijakan Daendels selama berkuasa di Hindia Belanda.

1. Bidang Pemerintahan

Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan pulau Jawa agar tidak jatuh ketangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

• Membangun benteng-benteng pertahanan baru disekitar pulau Jawa, seperti Messter Cornelis di Batavia dan Fort Lodewijk di Gresik.
• Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon.
• Membangun jalan raya Anyer-Panarukan yang panjangnya sekitar 1.100 km.
• Meningkatkan jumlah tentara dengan merekrut sekitar 18.000 pasukan pribumi, termasuk dari Legiun Mangkunegaran II yang berjumlah 1.150 prajurit.
• Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang.

2. Bidang Politik dan Pemerintahan

Herman Willem Daendels menerapkan beberapa kebijakan di bidang politik dan pemerintahan, di antaranya:

• Daendels menerapkan sistem pemerintahan sentralistik dengan pusat kekuasaan di Batavia (Jakarta).
• Daendels membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia. 
• Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan dan 9 prefektur.
• Daendels mengubah kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional menjadi pegawai pemerintah yang digaji. 
• Daendels menghapus kerajaan Banten dan Cirebon menjadi daerah pemerintahan kolonial. 
• Daendels melakukan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat kerajaan-kerajaan di Jawa. 
• Daendels menghapus upacara penghormatan kepada sunan, residen, dan sultan di Jawa.

3. Bidang Peradilan

Herman Willem Daendels memiliki beberapa kebijakan di bidang peradilan, yaitu:

• Mereorganisasi lembaga peradilan di Jawa sesuai dengan Piagam tahun 1804.
• Memberikan kepastian hukum kepada Bumiputera dengan mendirikan Landgericht di tingkat prefektur dan Vredegericht di tingkat kabupaten.
• Menerapkan tiga jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, Timur Asing, dan rakyat biasa.
• Membuat aturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu terhadap siapa saja, termasuk orang Eropa dan Timur Asing.

Daendels dipengaruhi oleh prinsip Revolusi Prancis, yaitu kesetaraan (egalite). Pengadilan-pengadilan yang didirikan Daendels menggunakan hukum mereka sendiri.

4. Bidang Sosial Ekonomi

Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia Belanda, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Daendels melakukan kebijakan yang menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Berikut ini beberapa kebijakan yang diambil Herman Willem Daendels:

• Meningkatkan pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta.
• Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional.
• Memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta, contohnya memaksa penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintah kolonial seperti daerah Cirebon.
• Mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil panen ke pemerintah kolonial.

Selama kurang lebih tiga tahun memerintah di Hindia Belanda, Daendels dinilai gagal menjalankan tugasnya, kasus korupsi makin merajalalela. Oleh sebab itu ia digantikan oleh mantan Gubernur Jenderal Afrika Selatan, yakni Jan Willem Janssen. 

Masa Pemerintahan Jan Willem Janssens

Herman Willem Daendels dipanggil kembali kenegerinya pada bulan Mei 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Guberner Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802 hingga 1806.

Gambar. Jan Willem Janssens

Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena kalah menghadapi serangan Inggris, lalu ia diperintahkan untuk bertugas ke Hindia Belanda tahun 1810 dan akhirnya menggantikan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal.

Janssen mencoba memperbaiki kedaan yang telah ditinggalkan oleh Daendels, tidak banyak yang dapat diperbuat oleh Janssen mengingat sudah banyak wilayah Hindia Belanda yang telah jatuh ke tanggan Inggris.

Armada inggris lebih kuat, sehingga dalam waktu singkat pasukan Inggris dapat mengambil alih kekuasaan di Hindia Belanda.

Pasukan Inggris dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang untuk segera menguasai pulau Jawa. Pada tanggal 4 Agustus 1811 pasukan Inggris dengan 60 kapal tiba di perairan Batavia. Hanya beberapa minggu akhirnya Batavia jatuh ke tangan Inggris tepatnya pada 26 Agustus 1811.

Janssen menyingkir ke wilayah Semarang untuk bergabung dengan pasukan Legiun Mangkunegara dan prajurit dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta.

Pasukan Inggris terus berhasil memukul mundur pasukan Janssen, hingga ia kemudian mundur ke wilayah Salatiga dan akhirnya menyerah di daerah bernama Tuntang.

Secara resmi pihak Inggris berkuasa di Hindia Belanda melalui Kapitulasi Tuntang  yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. 

Isi Kapitulasi Tuntang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pulau Jawa dan daerah-daerah yang ditaklukkan Belanda, seperti Madura, Palembang, Makassar, dan Sunda Kecil, diserahkan kepada Inggris.
2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris.
3. Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.
4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris 

Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 di Tuntang, Jawa Tengah, oleh pihak Belanda yang diwakili oleh Jan Willem Janssens dan pihak Inggris yang diwakili oleh Samuel Auchmuty.

Sejak ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang Hindia Belanda resmi di jajah oleh Inggris, di bawa pemerintahan Thomas Stamford Raffle.

Kata Kunci

Materi mata pelajaran Sejarah Indonesia Masa Pemerintahan Republik Bataaf. Kebijakan-kebijakan Herman Willem Daendels. Membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. ***